Dorong Penurunan Korupsi, Konas Perempuan Gereja 2026 Usulkan Penambahan Perempuan di Kabinet dan Parlemen

TARUTUNG (4/11) — Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Victor Tinambunan, mendorong agar Konsultasi Nasional (Konas) Jaringan Perempuan Gereja 2026 melahirkan rekomendasi strategis untuk menambah jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan serta di tingkat DPR dan DPRD. Usulan tersebut disampaikan dalam pembukaan Konas yang berlangsung di Auditorium Seminarium Sipoholon, Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

Langkah ini didasari oleh berbagai temuan ilmiah, termasuk penelitian dalam jurnal Administration and Society serta kajian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), yang mengonfirmasi adanya korelasi signifikan secara statistik antara tingginya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dengan rendahnya tingkat korupsi. Pertimbangan moral, norma sosial, dan tanggung jawab yang kuat menjadi faktor pendorong utama kepemimpinan perempuan dalam menjaga integritas publik.

"Keterwakilan perempuan bukan hanya soal kesetaraan, melainkan membawa dampak nyata bagi integritas tata kelola pemerintahan dan gereja. Kita perlu membuka ruang partisipasi dan kepemimpinan yang lebih luas bagi kaum perempuan," ujar Ephorus HKBP.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, yang hadir secara daring, turut menyoroti tantangan krisis majemuk (polycrisis) seperti perubahan iklim, bencana, krisis ekonomi, hingga kekerasan berbasis gender yang dampaknya paling berat dirasakan oleh perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA per 1 November 2026, tercatat sebanyak 24.348 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Menteri PPPA meminta agar Konas tidak sekadar menjadi ajang diskusi wacana, melainkan mampu merumuskan tiga prioritas utama dan maksimal lima aksi strategis yang terukur:

* Penguatan Kepemimpinan Perempuan: Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, gereja, maupun lembaga publik.

* Menciptakan Ruang Aman dan Inklusif: Memanfaatkan kekuatan moral gereja bersama regulasi seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS untuk mencegah kekerasan dan mendampingi korban.

* Ekonomi Perawatan dan Ketahanan Keluarga: Membangun pembagian peran pengasuhan dan tanggung jawab domestik yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, menegaskan bahwa keadilan gender merupakan panggilan bersama seluruh elemen gereja. Ia mengajak gereja untuk introspeksi serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam menentukan arah kebijakan gereja dan masyarakat.

Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Tapanuli Utara sebagai tuan rumah perhelatan nasional ini. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kepemimpinan perempuan di birokrasi serta memfasilitasi kelancaran kegiatan Konas yang dihimpun dari berbagai utusan sinode gereja se-Indonesia.

Pelaksanaan Konas Perempuan Gereja 2026 ini dipusatkan di Seminarium Sipoholon, sebuah lokasi bersejarah bagi lahirnya pelayan gereja di Tanah Batak yang pada 1 Desember mendatang genap berusia 125 tahun. Pertemuan nasional ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang membawa dampak signifikan bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.